Artikel ini mengkaji wacana politik etnis Minang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Pada dua Pilpres tersebut, pasangan calon yang dipilih etnis Minang tidak menang secara nasional namun menang telak di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuat stigma untuk etnis Minang sebagai salah satu etnis dengan identitas politik yang kuat dan provinsi garis keras. Artikel ini bertujuan untuk mema- hami wacana politik etnis Minang dalam memilih pemimpin nasional. Penulis menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang mengidentifikasi empat dimensi yang saling terkait: bahasa, diskursif, sosial, dan ideologis. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kritis. Data-data dikumpulkan dari hasil wawancara menda- lam terhadap tokoh-tokoh Minang (tokoh adat, agama, politisi, akade- misi dan budayawan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komuni- kasi politik etnis Minang tidak mengalami pergeseran perspektif dalam memandang persoalan pemimpin. Etnis Minang memposisikan pemimpin dalam dengan analogi ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Pemimpin harus memenuhi syarat takah, tageh dan tokoh. Takah adalah kapasitas dan kapabilitas personal, tageh adalah kuat dan kokoh dalam sikap dan tindakan. Sedangkan tokoh adalah keberterimaan publik terhadap dirinya. Menurut etnis Minang, hal paling utama dalam memilih adalah seiman dan seagama serta memiliki sikap egaliter. Etnis Minang rela kalah secara politik untuk tetap memilih pemimpin berdasar nilai-nilai adat yang diyakininya.