Penelitian ini berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan KJKS Kota
Padang. KJKS Kota Padang merupakan salah satu program yang secara berkesinambungan
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang semenjak tahun 2010 dimana cikal bakalnya
telah dibentuk semenjak tahun 2008 sejak digulirkannya program kredit mikro kelurahan
(KMK). Karena KMK secara kelembagaan tidak memiliki kekuatan dan dasar hukum maka
KJKS adalah ilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Padang. Dalam kurun waktu 2010-
2014 telah terbentuk 104 KJKS BMT yang tersebar di 104 kelurahan seluruh Kota Padang.
Menarik untuk di cermati, secara pengelolaan, dengan jumlah yang sedemikian banyak
apakah KJKS telah dikelola dengan efektif dan efisien.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dengan sampel penelitian 54 KJKS
BMT program tahun 2010. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
yang berasal dari informan penelitian dalam proses wawancara, data SOP dan SOM KJKS
dan laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 yang digunakan untuk menganalisis rasio
keuangan.
Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa, pertama, Efektifitas pengeloaan KJKS dari
Aspek legal kelembagaan, keorganisasian Koperasi, pengawasan Syari’ah, keseuaian dengan
SOP dan SOM dan keterlaksanaannya serta pengamanan dokumen secara umum sudah
berjalan dengan efektif. Namun KJKS BMT kota Padang sama sekali bermasalah dalam hal
pengawasan Syari’ah karena seluruh KJKS BMT belum memliki dewa pengawas syari’ah.
Persoalan-persoalan kasuistik yang dialami oleh KJKS BMT terdapat pada bagian
keorganisasian koperasi dan kesesuaian pelaksanaan dengan SOP dan SOM KJKS.
Kedua, berdasarkan pengukuran efisiensi menggunakan rasio-rasio keuangan,
ditemukan bahwa rasio-rasio KJKS yang terdiri dari rasio likuiditas yang meliputi rasio kas
yang secara umum (94,5%) telah memenuhi ambang batas dan aturan yang digunakan dalam
SOM yang ada pada KJKS BMT Kota Padang. Rasio modal sendiri telah memenuhi standar
yang ditetapkan sebesar 20% dimana KJKS pada tahun 2012 berkisar diantara 7% hingga
47% dari total modal yang dimiliki oleh masing-masing KJKS. Pada tahun 2013 besaran
modal sendiri berkisar antara 4% - 22%. Rasio kecukupan modal atau CAR KJKS telah
memenuhi rasio CAR yang berada diatas 20% sebagaimana yang dikemukakan dalam standar
kecukupan modal KJKS BMT. Rasio rentabilitas yang terdiri dari ROA ditemukan bahwa
secara umum KJKS BMT telah memenuhi standar atau berada diatas ambang batas minimal
yaitu 79,6% pada tahun 2012 dan 71% pada tahun 2013. Sedangkan ROE Secara umum,
KJKS yang tidak memenuhi standar tersebut pada tahun 2012 adalah 27 KJKS dan 2013
adalah 15 KJKS. Terdapat 11 KJKS atau 20,3% yang secara beruntun dalam 2 (dua) tahun
pembukuan tidak mampu mencukupi ambang batas ROE. Analisa terhadap Rasio biaya dan
pendapatan mengemukakan bahwa secara umum, KJKS belum mampu beroperasional secara
efisien atau hanya 22 KJKS (40,7%) yang memenuhi standar BOPO pada tahun 2012.
Sedangkan pada tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 19 KJKS (35%