Pada era reformasi telah terjadi perubahan penting dalam bidang hukum dan peradilan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perubahan tersebut adalah diberikannyan keistimewaan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menerapkan syari'at Islam dalam berbagai aspeknya. Selanjutnya dibentuklah Peradilan Syari'at Islam sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum Islam tersebut. Peradilan Syari'at Islam dimaksud dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syari'ah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi berpuncak ke Mahkamah Agung. Dengan kata lain Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi Provinsi adalah pelaksana dari Peradilan Syari'ah Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pengalihan dari Peradilan Agama (PengadilanAgama dan Pengadilan Tinggi Agama) yang telah ada sebelumnya. Hanya saja kewenangan perkara yang dimiliki Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi tersebut lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.Pengalihan ini dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut.