Masyarakat hukum adat Minangkabau sudah mempunyai aturan tentang
hukum tanah. Mempunyai aturan tentang penguasaan dan pemanfaatan.
Tanah ulayat boleh dimanfaatkan oleh anggota persekutuan. pihak luar juga
bisa memanfaatkan dengan mengikuti ketentuan adat: adat diisi lumbago
dituang. Dalam perkembangan pembangunan, tanah ulayat juga menjadi
obyek. Maka untuk kepastian hukum, pemrintah Provinsi Sumatera Barat
telah mengeluarkan aturan tentang pemanfaatan tanah untuk investasi.
UUPA megakui keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat, tetapi tidak
mengaturnya