Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang bahwa perbuatan itu diatur oleh hukum, begitu juga dengan perkawinan. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Walaupun UUP dan KHI usianya tidak muda lagi, sudah berusia 45 Tahun dan 28 Tahun, namun masih ditemui pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan berpengaruh terhadap sikap, prilaku, dan rasa keterikatan dan terdorong melakukannya demi hukum.Buku ini menguraikan kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, dengan menfokuskan pada lima kasus, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan, talak di luar Pengadilan Agama, kawin hamil karena zina yang diulang setelah anaknya lahir, istri menikah lagi selagi dalam ikatan perkawinan yang sah dan perkawinan di bawah umur. Kemudian buku ini juga menjelaskan hubungan indikator kesadaran hukum pelanggar hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan dan implikasi kesadaran hukum dari pelanggar hukum terhadap pospek peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tidak hanya itu, dalam buku ini juga diuraikan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat baik secara formal maupun non formal, serta peranan aturan adat atau sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum ternyata bisa membuat efek jera.