Studi ini menjelaskan tentang bagaimana kontrol negara terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Penelitian menggunakan metode pustaka (Library Research) dengan jenis penelitian
hukum normative melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Cara yang
dilakukan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan Putusan Presiden (PP).
Ada tiga bentuk data peraturan yang di analisis, pertama data primer yang terdiri dari UUD 1945, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, DPRD PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kedua data sekunder yang terdiri
dari tulisan hukum, pendapat ahli yang terfokuskan ke hukum keluarga. Ketiga, data
tersier, informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan sekunder;
kamus hukum, ensiklopedia dunia, dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam rangka
memberi pengertian dari Istilah yang digunakan oleh Undang-Undang. Pendekatan dalam
studi ini menggunakan teori negara, hukum beserta fungsi dalam melihat kedudukan
pegawai negeri sipil dan keterlibatan negara dalam mengatur perkawinan bagi PNS. Hasil
studi ini menunjukan bahwa terdapat dua bentuk kepentingan negara dalam mengatur
perilaku pegawai negeri sipil; 1) loyalitas politik, 2) pembatasan seksualitas terhadap
pegawai negeri sipil (PNS).
Kata Kunci: Undang-Undang PNS; Kontrol Negara; Loyalitas Politik; Pembatasan Seksualitas