Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan sanksi adat yang tegas terhadap suatu
pelanggaran yang menyinggung salah satu norma yang terdapat dalam undang-undang nan duo
puluah. Sanksi adat ini dijatuhkan kepada seorang yang memakai gelar adat dan kaumnya
dengan cara ditinggaan sapanjang adat oleh nagari dan berlaku turun temurun. Melihat
fenomena yang terjadi di dalam masyarakat ini, penulis tertarik menelitinya. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat ditinggian janjang dalam
pandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menganalisis data
tersebut melalui interpretasi kualitatif, diolah dan dianalisis melalui proses, yaitu tahapan
editing dengan memeriksa kejelasan dan relevansi, keragaman satuan data. Tahapan
penyederhanaan yaitu mengklarifikasikan data yang didapat. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat ditinggian janjang termasuk dalam adat
salingka nagari. Sanksi adat ini merupakan bentuk sanksi administratif adat terhadap suatu
kaum karena pemimpin kaum yang bersifat bana ndak amuah sampai, paham ndak amuah
saukua, utang ndak amuah mambayia, piutang ndak amuah manarimo, balari ndak ragu dikaja.
Karena pelaksanaan dan penetapannya tidak ada bersinggungan dengan syara’, maka saksi ini
termasuk ke dalam ‘urf shahih.